Kunjungan PM India ke Jokowi: Teken Kerja Sama

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan bahwa Perdana Menteri India, Narendra Modi bakal memperkuat kemitraan strategisnya dalam kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 29-31 Mei 2018. Modi pun dikabarkan akan bertemu juga dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Akan Perkuat Kemitraan Strategis

Dubes Indonesia untuk India, Sidharto Reza Suryodipuro pun mengatakan agenda lawatan PM Modi amat luas dan beragam. “Agendanya cukup luas juga, perdagangan, pertahanan, people-to-people, Indo Pacific dan yang lainnya,” ungkap Dubes Suryodipuro melalui pesan singkat dilansir dari CNN Indonesia.

Kedatangan dari PM Modi itu adalah kunjungan resmi yang pertama ke Indonesia sebagai balasan atas kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke India pada bulan Desember 2016 yang lalu. tidak hanya itu, kunjungan ini sebagai balasan juga saat Jokowi hadir dalam acara ASEAN-India Commemorative Summit tepatnya pada bulan Januari 2018.

Dalam rilis pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI yang mana dikutip dari CNN Indonesia juga, kedua pemimpin bakal membahas isu-isu bilateral, regional serta global. Agenda bilateral bakal mencakup area kerjasama yang mana ditujukan untuk membentuk keuntungan bersama pada bidang politik, keamanan dan pertahanan, ekonomi, maritime, dan juga penguatan people-to-people contact dan juga tak lupa kebudayaan.

Agenda pembicaraan regional dan juga global, bakal mencakup kondisi dan juga tantangan yang mana bakal dihadapi bersama di kawasan bandar togel sgp dan juga global dewasa ini. tidak hanya itu, pertemuan ini juga akan mencakup pembahasan tentang bagaimana kedua negara ini bisa bekerjasama dan juga memberikan kontribusi yang nyata untuk penciptaan kawasan di dunia yang aman, damai dan juga sejahtera. Kunjungan juga pasalnya dilaksanakan menyambut 70 tahun hubungan diplomatic antara Indonesia-India pada tahun 2019 esok.

PM India Akan Teken Kerja Sama Pertahanan

Retno Marsudi juga mengatakan bahwa PM India akan menandatangani beberapa jumlah perjanjian kerja sama, termasuk juga dalam sektor pertahanan ketika bertemu dengan Jokowi besok hari Rabu, 30 Mei 2018.

“Aka nada beberapa Nota Kesepahaman (MoU) yang mana disepakati oleh PM Modi ketika bertemu dengan Presiden Jokowi nantinya, dan salah satunya dalam bidang pertahanan,” kata Retno di dalam wawancara dengan wartawan setelah menghadiri acara buka bersama dengan para dubes negara sahabat yang bertempat di kantornya, Jakarta, Senin (28/5) kemarin.

Retno namun enggan merinci substansi kerja sama yang akan disepakati kedua negara. Ia menjelaskan masih ada beberapa hal yang masih perlu dipersiapkan sebelum MoU itu resmi diteken.

“Salah satu MoU yang akan disepakati adalah soal hal pertahanan, namun belum bisa dirinci sekarang dikarenakan seperti biasa, finalisasi akan dilakukan sampai dengan menit terakhir kedua pemimpin bertemu,” lanjut Retno.

Retno pun menambahkan bahwa pertemuan Jokowi dan Modi ini akan dimanfaatkan juga untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan kedua negara ini. ia mengatakan selama ini PT Pindad (Persero) dan juga Tata Motors Limited memiliki beberapa proyek gabungan, dan salah satunya memproduksi alat water cannon.

“Dan beberapa alat water cannon yang mana diproduksi bersama dengan itu juga bakal dipamerkan nanti ketika kedua pemimpin nanti bertemu,” ujar Retno lagi.

Selain itu juga, Retno pun memaparkan Modi serta Jokowi pun akan teken MoU terkait dengan kerja sama teknologi. Menurut Retno, India jadi salah satu negara dengan kemajuan teknologi yang bisa dikatakan cukup pesat di Asia.

DPR RI Tak Punya Ketua Sejak Usulan Setnov untuk Pengganti Dirinya ditolak

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia di mana Indonesia tidak memiliki ketua parlemen sejak Setya NOvanto mengundurkan diri sebagai ketua DPR RI. Hal ini terjadi saat rapt Badan Musyawarah DPR sudah memutuskan untuk menyetujui pengunduran diri Setnov sebagai ketua DPR kan tetapi menunda pembahasan penggantinya.

Terdapat Polemik di Fraksi Golkar

“Karena ya, ada perbedaan-perbedaan pandangan di dalam internal, agar tidak terjadi meluas, maka disepakati di dalam Bamus untuk menunda membacakan surat itu di dalam rapat paripurna.” Ucap anggota DPR dari fraksi Golkar, Aziz Syamsudin, pada wartawan setelah menghadiri rapat Bamus DPR. “Mulai hari ini (Senin, 11 Desember 2017), posisi Ketua DPR RI kosong karena Pak Novanto telah mengundurkan diri,” imbuhnya.

Keputusan tersebut diambol karena adanya polemic pada tubuh fraksi Golkar. Dan menurut Wakil Sekjem Partai Golkar yakni Dave Laksono, ada 60 dari banyaknya 90 anggota fraksi Golkar yang ada di DPR menolak penunjukkan Aziz Syamsudin sebagai ketua DPR oleh Setnov. Menurut Dave, keputusan tersebut diambil melalui rapat pengurus. Alih-alih keputusan Setnov yang mana notabene sudah menyerahkan kepemimpinan partai untuk sementara waktu ke Idrus Marham.

Hal ini nampaknya sejalan dengan ucapan dari Firman Soebagyo, seorang pejabat dari Partai Golkar. Ia mengatakan, “Sebuah keniscayaan namun mekanisme yang ditempuh mesti benar jangan sampai menabrak aturan dan juga UU yang ada. Kalau cacat hukum dan terkesan dipaksakan, maka kita malu.”

Bamus DPR pun kemudian menyerahkan sosok pengganti Setnov ke internal Partai Golkar. Aziz Syamsuddin mengaku pasrah dengan apa keputusan yang akan diambil kelak. “Bagi saya tidak masalah, kita lihat saja mekanismenya, prosedur,” ungkapnya. Ditanya tentang kapan ada kepastian dirinya mengindikasikan kemungkinan posisi ketua DPR baru bakal akan terisi pada bulan Januari 2018 mendatang setelah Partai Golkar sendiri berkonsolidasi.

Soal pergantian Ketua DPR RI pasalnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 soal MPR, DPR, DPRD, dan juga DPD, dengan pasal 87 ayat 4 yang mana menjelaskan bahwasayang pengganti Pimpinan DPR bakal berasal dari fraksi partai yang sama juga.

Jika Setnov Mundur atau Jatuh, Siapa Penggantinya di Ketum Golkar

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa dalam internal Partai Golkar saat ini sedang terjadi polemik. Airlangga Hartarto, salah satu menteri di cabinet Jokowi-Kalla mengatakan dan juga ikut meramaikan bursa calon ketua umum Partai Golkar yang mana dianggap sangat penting untuk bisa menyelamatkan Golkar dan juga menguatkan dukungan atas pasangan dari Jokowi-Kalla di Pilpres mendatang.

Partai Golkar merencanakan akan menggelar musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub guna memilih ketua umum yang baru, usai Ketua Umum saat ini, Setya Novanto terjebak di kasus korupsi E-KTP. Selain Airlangga Hartarto yang menjadi calon kuat ada yang lainnya yakni Idrus Marham yang saat ini sudah ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum partai tersebut. idrus sendiri pasalnya menyatakan bahwa ia sudah siap apabila dicalonkan.

Aditya Perdana, Direktur Pusat Kajian Politik UI mengatakan bahwa pemunculan nama Airlangga yang mana didukung oleh Wapres, Jusuf Kalla, tak terlepas dari keinginan pemerintahan dari Jokowi-JK agar partai beringin tersebut tampil solid sehingga bisa menguatkan posisi togel hongkong mereka pada parlemen nantinya. “Karena pemilu kan digelar serenta, jadi siapa partai yang dominan maka itu tak bisa diprediksi,” ungkap Aditya.

 

© 2018 Javier Martin Robles All Rights Reserved   

Theme Poin4d by Poin4d.